Berita

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi terkait rencana pengembangan infrastruktur di tanah air. Hal tersebut dikemukakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara kedua lembaga negara tersebut di Kantor BPIW, Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/12/2015). Dr. Arifin Rudiyanto, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, pihaknya merasa berkepentingan untuk melakukan kunjungan sekaligus koordinasi dengan lintas kementerian, guna menyamakan persepsi dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2017. “Saat ini kami mengunjungi BPIW, Kementerian PUPR dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan insfrastruktur khususnya,” terang Arifin yang juga pimpinan rombongan tim Kementerian PPN/Bappenas ini. Ia mengakui, jajarannya berupaya untuk terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai Kementerian, agar mampu menciptakan keterpaduan antar sektor dalam perencanaan pembangunan. Arifin menerangkan,  Kementerian PPN/Bappenas saat ini perannya tak hanya melakukan perencanaan pembangunan secara holistik dan tematik, namun juga berperan sebagai integrator perencanaan pembangunan dari berbagai sektor. Dengan begitu, lanjutnya, upaya menguatkan koordinasi dengan lintas sektor menjadi syarat penting, demi kelancaran tugas. “Terlebih, dalam tengat waktu tiga bulan ke depan, yakni Januari, Februari dan Maret, Kementerian PPN/Bappenas dibebankan tugas untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terpadu dari lintas kementerian. “Misalnya untuk perencanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau pengembangan Pelabuhan, suatu kementerian akan melakukan perencanaan pembangunan secara lengkap untuk mendukung kawasan tersebut, begitu juga dengan kementerian lainnya, sehingga pembangunannya bisa dilakukan secara terpadu,” terang Arifin.   Ia berharap, adanya perencanaan pembangunan yang terintegrasi akan membuat pembangunan efektif dan efisien. “Untuk itu, kami berharap dokumen perencanaan di BPIW, Kementerian PUPR bisa detail sesuai pedoman perencanaan dari Kementerian PPN/Bappenas. Alangkah baik perencanaannya bila sudah sampai pada tahap pulau per pulau atau bahkan provinsi per provinsi,” terangnya. Menurutnya, saat ini ada waktu sekitar tiga bulan untuk melengkapi perencanaan agar bisa lebih detail, sebelum dilakukan sinkronisasi dan pembahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2017. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dr. A. Hermanto Dardak mengatakan, pihaknya menyambut positif langkah yang ditempuh Kementerian PPN/Bappenas untuk menguatkan koordinasi lintas sektoral. Dardak meyakini, koordinasi merupakan kunci menuju perencanaan pembangunan yang berkualitas. “Untuk itu kami sering melakukan rapat koordinasi dalam perencanaan pembangunan dengan Kementerian lain, seperti, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT), kemudian Pemerintah Provinsi Lampung dan lainnya,” terang Dardak. “Saat ini dirasa perlu untuk dibentuk tim antara Kementerian PPN/Bappenas dan BPIW Kementerian PUPR, agar kerjasama dapat lebih intens serta dapat mewujudkan perencanaan sesuai yang diharapkan,” terang Dardak.   Rapat koordinasi tersebut, selain dihadiri oleh para pejabat di BPIW, hadir pula perwakilan pejabat dari beberapa Dirjen di lingkungan Kementerian PUPR, staf ahli Kementerian PUPR dan perwakilan pejabat di Kementerian PPN/Bappenas. (ini/vina)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan strategi untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Strategi tersebut berupa rencana pembangunan jalan baru berupa fly over  sepanjang 70 KM yang salah satu jalurnya khusus untuk transportasi publik atau bus way. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengembangan Infrastruk Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dr. A. Hermanto Dardak saat menjadi pembicara mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian Perhubungan 2015 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, (7/12/2015). Dardak mengatakan, jalan fly over baru tersebut akan dibangun lebih tinggi dari jalan yang saat ini ada. “Keberadaannya akan mengitari Jakarta dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang, sehingga kalau mau menuju suatu wilayah di Jakarta,  calon penumpang akan naik eskalator kemudian bisa mengakses kendaraan tranportasi publik tersebut, ditambah dengan keberadaan MRT nanti kami akan sinkronkan calon penumpang bus way dengan penumpang MRT. Hal ini diharapkan mampu memperbaiki sistem transportasi publik serta menekan tingkat kemacetan,” ungkap Dardak. Menurutnya, jalan fly over baru tersebut akan mulai dibangun pada tahun 2016. “Pembangunannya tersebut juga murni akan menggunakan dana swasta,” terangnya.   Ia menjelaskan, Jakarta mendapat perhatian khusus karena berdasarkan The Castrol Magnatec Stop-Start Index menunjukan bahwa Jakarta menempati posisi kota termacet di dunia. “Jakarta nomor satu, kemudian disusul Istambul, Mexico City dan Surabaya pada posisi ke empat,” jelas Dardak. Dardak juga menjelaskan, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan infrastuktur saat ini, antara lain meliputi disparitas antar wilayah masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), urbanisasi yang tinggi seperti meningkatnya 6 kali lipat dalam 4 dekade terakhir di wilayah perkotaan, penurunan kualitas lingkungan, belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut. Untuk mengatasi berbagai tantangan itu, lanjutnya, diperlukan intervensi dari pemerintah melalui perencanaan yang terpadu dan terintegrasi. “Kementerian PUPR kini menerapkan pola pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur di Indonesia, dalam pola ini wilayah di Indonesia dibagi menjadi 35 WPS. ” terang Dardak. Ia menjelaskan, dalam konsep pengembangan WPS tersebut mencakup pengembangan keterpaduan terhadap pelabuhan dalam rangka pengembangan Tol Laut, pengembangan kawasan strategis pariwisata, pengembangan kawasan industri, pengembangan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang mendukung lumbung pangan, serta menjadikan jalan tol dan kereta api sebagai backbone dari WPS. Pada kesempatan tersebut, Dardak juga memaparkan mengenai rencana pengembangan kawasan perkotaan melalui konsep smart city. Dalam penjelasannya, salah satu elemen smart city adalah smart transportation. Hal ini senada dengan penjelasan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Elly Adriani Sinaga, selaku moderator panel tersebut yang menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki konsep urban transportation yang sudah dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan. “Ke depan konsep smart transportation dan urban transportation ini bisa diusung bersama-sama dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik di kawasan perkotaan,” terang Elly. Demi mendapat keunggulan dalam persaingan global, saat ini pembangunan jalan senantiasa mendapat perhatian pemerintah. Dardak berharap, ke depan antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan pihak swasta untuk sama-sama mendiskusikan pengembangan wilayah ini termasuk transportasinya dalam rangka meningkatkan nilai tambah kawasan, (humasbpiw/ini)